Aspek Hukum Cyber LAW di Indonesia – Dalam era digital yang semakin maju, hukum cyber menjadi hal yang penting untuk melindungi individu dan organisasi dari ancaman kejahatan dunia maya. Di Indonesia, ada beberapa aspek penting dalam hukum cyber yang perlu dipahami dan diterapkan dengan baik. Oleh karena itu akan membahas 5 aspek utama hukum cyber di Indonesia.. Definisi Hukum Cyber di Indonesia Hukum cyber di Indonesia mencakup semua peraturan dan regulasi yang berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini meliputi kebijakan perlindungan data pribadi, tindak pidana cyber, pengaturan pengadilan, dan tanggung jawab penyedia layanan internet. Definisi yang jelas dan komprehensif tentang hukum cyber di Indonesia penting untuk menjamin kepastian hukum dalam dunia digital. Ruang Lingkup Hukum Cyber di Indonesia Hukum cyber di Indonesia mencakup berbagai aspek, termasuk kejahatan siber, perlindungan data pribadi, pengaturan pengadilan, dan tanggung jawab penyedia layanan internet. Selain itu, hukum cyber juga mencakup kerja sama internasional dalam penegakan hukum cyber, tantangan yang dihadapi, dan peran masyarakat dalam menghadapi kejahatan cyber. Dengan memahami ruang lingkup hukum cyber di Indonesia, individu dan organisasi dapat lebih siap dalam menghadapi ancaman dunia maya. Kejahatan Siber dan Tindak Pidana Cyber Kejahatan siber dan tindak pidana cyber merupakan masalah serius dalam dunia digital. Di Indonesia, tindak pidana seperti penipuan online, pencurian identitas, dan serangan terhadap sistem komputer diatur dalam hukum cyber. Peraturan dan sanksi yang tegas diperlukan untuk menekan laju kejahatan cyber dan melindungi masyarakat dari kerugian finansial dan non-finansial. Perlindungan Data Pribadi Perlindungan data pribadi menjadi perhatian utama dalam hukum cyber di Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur perlindungan data pribadi dan memberikan hak kepada individu untuk melindungi privasi mereka. Organisasi juga diwajibkan untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data pribadi pengguna. Perlindungan data pribadi adalah aspek kunci dalam menciptakan kepercayaan dalam bertransaksi secara online. Pengaturan Pengadilan dalam Hukum Cyber Pengaturan pengadilan dalam hukum cyber di Indonesia penting untuk menyelesaikan sengketa dan tindak pidana yang terjadi dalam dunia digital. Pengadilan khusus yang mengatasi kasus-kasus hukum cyber diperlukan untuk memastikan penanganan yang tepat dan efisien. Prosedur peradilan yang jelas dan transparan memberikan kepastian hukum bagi individu dan organisasi yang terlibat dalam kasus hukum cyber. Tanggung Jawab Penyedia Layanan Internet Penyedia layanan internet memainkan peran penting dalam mengawasi dan memastikan keamanan dunia maya. Tanggung jawab penyedia layanan internet mencakup memonitor aktivitas pengguna, menanggapi laporan pelanggaran, dan memberikan perlindungan terhadap kejahatan cyber. Keterlibatan aktif penyedia layanan internet dalam menjaga keamanan dan melindungi pengguna merupakan aspek penting dalam hukum cyber di Indonesia. Penyelidikan dan Penuntutan Kejahatan Cyber Penyelidikan dan penuntutan kejahatan cyber memerlukan kerja sama antara aparat penegak hukum dan lembaga terkait. Pengembangan kemampuan penyelidikan dan penuntutan kejahatan cyber menjadi prioritas untuk menangani ancaman dunia maya yang semakin kompleks. Kerjasama internasional juga diperlukan untuk mengatasi kejahatan cyber yang melintasi batas negara. Kerja Sama Internasional dalam Penegakan Hukum Cyber Hukum cyber tidak hanya berlaku di tingkat nasional, tetapi juga memerlukan kerja sama internasional. Kejahatan cyber sering melibatkan pelaku dari berbagai negara, sehingga kerjasama antarnegara penting untuk memberantas kejahatan tersebut. Indonesia perlu aktif berpartisipasi dalam kerja sama internasional dalam penegakan hukum cyber guna menghadapi ancaman dunia maya yang semakin global. Tantangan dalam Hukum Cyber di Indonesia Hukum cyber di Indonesia dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk perkembangan teknologi yang cepat, kurangnya kesadaran akan pentingnya keamanan cyber, dan keterbatasan sumber daya manusia yang terampil di bidang hukum cyber. Mengatasi tantangan-tantangan ini membutuhkan upaya bersama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam membangun ekosistem hukum cyber yang tangguh. Peran Masyarakat dalam Menghadapi Kejahatan Cyber Peran masyarakat sangat penting dalam menghadapi kejahatan cyber. Kesadaran akan ancaman kejahatan dunia maya dan penerapan praktik keamanan cyber menjadi tanggung jawab bersama. Pendidikan dan sosialisasi mengenai hukum cyber kepada masyarakat dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang risiko serta cara menghadapinya. Regulasi Perlindungan Konsumen dalam Hukum Cyber Perlindungan konsumen adalah aspek yang tidak boleh diabaikan dalam hukum cyber di Indonesia. Konsumen perlu dilindungi dari praktik penipuan, penjualan barang ilegal, dan pelanggaran hak konsumen lainnya dalam transaksi online. Regulasi yang jelas dan penegakan hukum yang tegas diperlukan untuk melindungi konsumen dari kerugian dan pemangkasan hak-haknya. Etika dan Tanggung Jawab Pengguna Internet Pengguna internet memiliki tanggung jawab etika dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Pengguna diharapkan menggunakan internet dengan bijak, menjaga privasi dan keamanan data pribadi, serta menghindari perilaku negatif seperti penyebaran hoaks dan tindakan siber yang merugikan orang lain. Etika dan tanggung jawab pengguna internet merupakan fondasi yang penting dalam menciptakan lingkungan digital yang aman dan bermanfaat. Penegakan Hukum dan Perkembangan Hukum Cyber Penegakan hukum yang efektif dan berkembang seiring perkembangan hukum cyber sangat penting dalam melindungi masyarakat dari ancaman dunia maya. Penegakan hukum yang kuat akan memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan cyber dan mendorong penerapan kebijakan yang lebih baik dalam hukum cyber di Indonesia. Perkembangan hukum cyber juga perlu diikuti agar tetap relevan dengan perkembangan teknologi dan ancaman yang muncul. Akhir Kata Itulah sedikit informasi mengenai 5 aspek hukum cyber law di indonesia. Semoga informasi ini bermanfaat, Terima Kasih.

Online Bootcamp ini bertujuan untuk memberikan pemahaman secara komprehensif mengenai cyber law, cyber security, dan perlindungan data masyarakat atas apa yang terjadi dipengaruhi oleh kemudahan arus informasi yang mudah diakses saat ini. Berkembangnya Internet of Things IoT untuk industri dan juga mulai diaplikasikannya jaringan berkecepatan tinggi Generasi 5 5G, semakin memudahkan arus informasi lagi, Indonesia dengan jumlah pengguna internetnya yang besar mendorong pertumbuhan perusahaan teknologi dan pemanfaatan data pribadi yang memengaruhi keamanan privasi individu. Situasi ini menjadi sasaran utama bagi pelaku kejahatan siber, dengan maraknya kasus kebocoran data di Indonesia juga menjadi salah satu contoh akibat dari serangan mencegah serangan siber, harus adanya edukasi pelatihan tentang bagaimana cara menjaga keamanan pada data pribadi. Oleh karena itu, berangkat dari kebutuhan pemahaman serangan siber dan perlindungan data pribadi kami bermaksud menyelenggarakan Bootcamp Hukumonline 2021 "Memahami Cyber Law, Cyber Crime, dan Strategi Perlindungan Data Pribadi" yang akan diadakan pada 19, 21, dan 26 Oktober 2021 melalui Platform Zoom yang akan dibahas dalam Bootcamp ini terbagi menjadi tiga sesi utama, yaitu mengenai pemahaman dasar Cyber Law, Cyber Security, dan Cyber Crime, pemahaman perlindungan dan tata kelola data pribadi, serta upaya perlindungan data Bootcamp ini akan hadir para pembicara kompeten dari Kementerian Kominfo dan Asosiasi Praktisi Pelindungan Data Indonesia APPDI yang siap memberikan edukasi mengenai pemahaman serangan siber dan perlindungan data pribadi. Para pembicara tersebut ialah Teguh Arifiyadi selaku Ketua Umum Indonesian Cyber Law Community ICLC dan dari Kementerian Kominfo, Hendri Sasmita selaku Koordinator Tata Kelola Perlindungan Data Pribadi, Kementerian Kominfo, Raditya Kosasih dan Iqsan Sirie dari Asosiasi Praktisi Pelindungan Data Indonesia APPDI.Kami membuka pendaftaran Bootcamp ini bagi yang berminat. Jangan sampai melewatkan kesempatan ini, tempat terbatas, first come first served! Jika Anda tertarik, silahkan klik di sini atau gambar di bawah ini!Sebagaimana diketahui, menjaga keamanan dengan memastikan kontrol akses yang ketat untuk jaringan perusahaan, rumah, dan perangkat mobile. Selalu memperbarui perangkat lunak sistem agar tidak rentan terhadap serangan, selain juga harus meningkatkan deteksi keamanan yang melibatkan ahli keamanan untuk melindungi pekerjaaan di cloud, email, workstation, jaringan, dan server menjadi cara mutlak meningkatkan keamanan perlindungan data meningkatkan keamanan data pribadi, juga perlu ditekankannya literasi digital mengenai bagaimana masyarakat menjadi aware terhadap keamanan data pribadi dan bagaimana cara melindunginya.

PERSPEKTIF HUKUM INDONESIA CYBERLAW PENANGANAN KASUS CYBER DI INDONESIA Sari ABSTRAKKemajuan teknologi beserta penerapannya selalu mempunyai berbagai implikasi, baik bagi tatanan kehidupan sosial, bagi perkembangan dunia usaha, bagi perkembangan nilai-nilai Moral, Etika, maupun Hukum. Berikut akan diberikan gambaran tentang beberapa teknologi yang dianggap mampu mengubah peri kehidupan di dunia dalam segenap teknologi multimedia maka jenis telekomunikasi menjadi sangat berkembang, tidak hanya meliputi telekomunikasi dasar, tetapi juga mencakup teknologi nilai tambah lainnya. Penetrasi internet yang begitu besar apabila tidak dipergunakan dengan bijak maka akan melahirkan kejahatan di dunia maya atau yang diistilahkan dengan kejahatan siber atau cyber crime yang merupakan perkembangan lebih lanjut dari computer pidana teknologi informasi merupakan bentuk kejahatan yang relatif baru apabila dibandingkan dengan bentuk-bentuk kejahatan lain yang sifatnya konvensional. Tindak pidana teknologi informasi muncul bersamaan dengan lahirnya revolusi teknologi informasi. Di samping itu juga ditandai dengan adanya interaksi sosial yang meminimalisir kehadiran secara fisik, merupakan ciri lain revolusi teknologi cyber crime oleh penegak hukum sangat dipengaruhi oleh adanya peraturan perundang- undangan, terdapat beberapa perundang-undangan yang berkaitan dengan teknologi informasi khususnya kejahatan yang berkaitan dengan internet yang diatur di dalam peraturan Kunci Kebijakan, Hukum Cyber, dan Penanganan Cyber di Indonesia, Peraturan Technological of progression and application always have various of implications, well being for the order of social life, for the development of the business world, for the development of moral, ethical, and legal values. The following will give an overview of some of the technologies that are considered capable of changing the fairy life in the world in all its multimedia of technology, the type of telecommunications has become highly developed, Close only the covering basic telecommunications, but also including other value-added technologies. Internet penetration is so large if not used wisely it will give birth to crime in cyberspace or what is termed cyber crime or cyber crime which is a further development of computer of technology crime is a relatively new form of crime when compared to other forms of crime that are conventional in nature. Information technology crimes emerged simultaneously with the birth of the information technology revolution. In addition, it is also marked by social interactions that minimize physical presence, which is another characteristic of the information technology of cyber crime by law enforcement is strongly influenced by the existence of laws and regulations, there are several laws relating to information technology, especially crimes related to the internet which are regulated in national Policy, CyberLaw, and The Indonesia Cyber of Handling, National Regulation Referensi Buku-Buku Barda Nawawi Arif, 2001, Masalah Penegakkan Hukum & Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Ctra Aditya Bakti, Bandung, Daniel H Purwadi, Belajar Sendiri Mengenal Internet Jaringan Informasi Dunia, PT Elex Media Komputindo, Jakarta 1995, Edmon, Makarim,. Komplikasi Hukum Telematika. Jakarta RajaGrafindo. 2003. Golos P. R, “Penegakan Hukum Cybercrime dalam sistem Hukum Indonesia dalam seminar Pembuktian dan Penanganan Cybercrime di Indonesia”. 2007. Nasrullah, Sepintas Tinjauan Yuridis Baik Aspek Hukum Materil Maupun Formil Terhadap Undang-undang Nomor 15/2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Makalah Pada Semiloka tentang “Keamanan Negara” yang diadakan oleh Indonesia Police Watch bersama Polda Metropolitan Jakarta Raya.,2003 Nitibaskara, Tubagus Ronny Rahman. Ketika kejahatan berdaulat sebuah pendekatan kriminologi, hukum dan sosiologi. 2011 Mansur, Dikdik M. Arief. Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi. Tiga Serangkai, 2007. Rafiqul Islam, Interntional Trade Law, London ; LBC, 1999 Rahardjo, Satjipto. Hukum dan Perilaku hidup baik adalah dasar hukum yang baik. Penerbit Buku Kompas, 2009. Romli, Atmasasmita, Terori Kapita Selekta Kriminologi. Bandung Refika Aditama. 2005. Saefullah, Tien S. "Jurisdiksi sebagai Upaya Penegakan Hukum dalam Kegiatan Cyberspace, artikel dalam Cyberlaw Suatu Pengantar." Pusat Studi Cyberlaw Fakultas Hukum UNPAD. ELIPS 2009. US Department of Homeland Security, American Cyber Security Enhancement Act of 2005. Peraturan PerUndang-undangan; Undang-Undang Dasar 1945 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik UU ITE Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik DOI Refbacks Saat ini tidak ada refbacks. Indexed by

Hukum Siber di Indonesia Internet dan kejahatan dunia maya di Indonesia telah tumbuh bersama dengan sangat erat, meskipun tidak ada undang-undang formal yang menangani masalah ini. Secara umum, baik KUHP maupun Undang-Undang Pengawasan Elektroniknya mencakup sebagian besar ketentuan hukum siber. Selain itu, bidang hukum siber lain di Indonesia juga bermunculan, antara lain UU Cybercrime Indonesia, UU Transaksi Siber, dan UU Pemerasan Internet. Internet adalah tulang punggung perekonomian Indonesia, dan kegiatan ilegal yang dilakukan di internet dihukum berat. Kejahatan siber tidak hanya baru tetapi juga muncul, dan di Indonesia diperlakukan sama beratnya dengan tindak pidana lainnya. Tidak ada definisi tunggal untuk kejahatan dunia maya. Di Indonesia, bagaimanapun, ada beberapa jenis kejahatan dunia maya, dan masing-masing telah dibuat dan didefinisikan sesuai dengan aktivitasnya. Faktanya, beberapa area kejahatan dunia maya agak kabur, dan mencakup aktivitas seperti membuat virus, meretas sistem komputer, menipu orang melalui pesan instan, dan menggunakan penipuan dalam transaksi online. Jenis kejahatan dunia maya lainnya lebih spesifik, seperti spamming yang dihukum menggunakan Pasal 13. Penguntit dunia maya, atau mengirim email atau pesan yang mengancam, adalah bentuk lain dari kejahatan dunia maya yang sangat spesifik. Bentuk spesifik lain dari kejahatan dunia maya berada di bawah KUHP, termasuk penipuan, pencemaran nama baik, iklan palsu, terorisme, pornografi anak, dan pencurian. Untuk tingkat nasional Indonesia, ada beberapa pelanggaran yang dihukum menggunakan KUHP, termasuk akses tidak sah ke komputer dan sistem elektronik, pencurian elektronik, penipuan elektronik, dan penipuan komputer. Kejahatan lain yang termasuk dalam yurisdiksi Badan Keamanan Nasional Indonesia atau Kementerian Perhubungan antara lain terorisme, penyelundupan manusia, dan narkotika. Kategori kejahatan dunia maya lainnya yang termasuk dalam Undang-Undang Peraturan Maritim Indonesia antara lain pembajakan, aktivitas melawan navigasi atau pelayaran, aktivitas yang membahayakan keamanan penerbangan, kecelakaan maritim, dan insiden pembajakan, sabotase, dan kekerasan terkait pembajakan. Banyak kejahatan lain yang lebih ringan yang dapat didakwa sebagai bagian dari bentuk kejahatan pembajakan yang parah termasuk baterai, pengorbanan manusia non-konsensual, pembunuhan yang disengaja, perampokan, penculikan, perbudakan, pemenjaraan palsu, dan pembajakan. Sebagai bagian dari upaya untuk menegakkan ketentuan hukum pidana nasional mengenai informasi elektronik dan penggunaan Internet, pihak berwenang di Indonesia telah mencari cara untuk mencegah orang asing mencuri uang atau informasi Indonesia. Dalam beberapa kasus, pihak berwenang telah meminta penangkapan atau penuntutan orang-orang yang terlibat dalam aktivitas seperti pencurian informasi bank, pemalsuan dokumen, atau bentuk penipuan keuangan lainnya. Pihak berwenang juga telah meminta penangkapan dan penuntutan bisnis yang gagal melaporkan kegiatan mencurigakan kepada lembaga pemerintah. Sejumlah organisasi yang ditutup karena tuduhan kejahatan keuangan telah diizinkan untuk dibuka kembali menyusul janji-janji regulasi pemerintah terhadap industri tersebut. Kejahatan dunia maya yang ingin diatasi oleh pemerintah Indonesia melalui kerangka hukumnya dilakukan melalui penggunaan komputer dan perangkat elektronik lainnya. Perangkat ini termasuk komputer pribadi portabel PPC, komputer genggam seperti ponsel pintar, buku bersih, konsol video game, dan perangkat televisi. Perangkat ini digunakan untuk melakukan aktivitas ilegal yang mencakup pencurian informasi, termasuk nomor kartu kredit, rekening bank, dan informasi identitas. Kegiatan ilegal yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan dunia maya di Indonesia antara lain sebagai berikut Kejahatan dunia maya lainnya yang dapat ditangani oleh pemerintah Indonesia termasuk spamming, di mana email yang tampaknya berasal dari perusahaan yang sah ternyata dikirim oleh peretas. Cyber stalking merupakan salah satu bentuk kejahatan dunia maya yang diyakini marak terjadi di Indonesia. Menguntit termasuk pemasangan alat perekam seperti kamera di tempat umum. Ada juga laporan bahwa perangkat elektronik digunakan untuk mengirim pesan yang melecehkan melalui SMS dan email ke kerabat, teman, dan rekan bisnis. Salah satu masalah yang dihadapi sistem hukum Indonesia saat ini dalam upaya mengatasi kejahatan dunia maya adalah mengidentifikasi siapa yang bertanggung jawab atas suatu tindakan. Tuduhan kejahatan dunia maya yang telah diajukan terhadap mereka yang dituduh melakukan kejahatan dunia maya di Indonesia umumnya menggunakan “uce liability”. Ini adalah konsep hukum yang mengizinkan pihak yang didakwa melakukan kejahatan dunia maya untuk mencoba mengurangi dampak pelanggaran mereka dengan mengklaim bahwa mereka tidak tahu bahwa mereka telah melakukan kejahatan tersebut. Dalam beberapa kasus, pengacara pembela mungkin menyarankan klien mereka untuk mengklaim ketidaktahuan dalam kasus-kasus ini, sebuah strategi yang dapat mengarah pada pengurangan biaya atau penghentian tuduhan. Artikel lainnya. Pendataan Permasalahan BKD SISTER Semester Genap 2020-2021

Pemanfaatan Teknologi Informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian dengan perkembangan teknologi internet, menyebabkan munculnya kejahatan yang disebut dengan Cyber Crime atau kejahatan melalui jaringan Internet. Munculnya beberapa kasus Cyber Crime di Indonesia, seperti pencurian kartu kredit, hacking beberapa situs, menyadap transmisi data orang lain, misalnya e-mail, dan memanipulasi data dengan cara menyiapkan perintah yang tidak dikehendaki ke dalam programmer Juga Cara Mengurus Hak Cipta Secara OnlinePengertian Cyber LawCyber Law adalah aspek hukum yang istilahnya berasal dari Cyberspace Law, yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau subyek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet/elektronik yang dimulai pada saat mulai “online” dan memasuki dunia cyber atau maya. Pada negara yang telah maju dalam penggunaan internet/elektronik sebagai alat untuk memfasilitasi setiap aspek kehidupan mereka, perkembangan hukum dunia maya sudah sangat maju. Jonathan Rosenoer 1997 membagi ruang lingkup Cyber Law dalam beberapa hal diantaranya Copyright hak cipta, Trademark hak merek, Defamation pencemaran nama baik, Hate Speech penistaan, penghinaan, fitnah, Hacking, Viruses, Illegal Access, penyerangan terhadap komputer lain, Regulation Internet Resource pengaturan sumber daya internet, Privacy kenyamanan pribadi, Duty Care kehati-hatian, Criminal Liability kejahatan menggunakan IT, Procedural Issues yuridiksi, pembuktian, penyelidikan, dll., Electronic Contract transaksi elektronik, Pornography, Robbery pencurian lewat internet, Consumer Protection perlindungan konsumen, dan E-Commerce, E-Government pemanfaatan internet dalam keseharian.Tujuan Cyber LawCyber Law sangat dibutuhkan, kaitannya dengan upaya pencegahan tindak pidana, maupun penanganan tindak pidana. Cyber Law akan menjadi dasar hukum dalam proses penegakan hukum terhadap kejahatan-kejahatan dengan sarana elektronik dan komputer, termasuk kejahatan pencucian uang dan kejahatan terorisme. Dengan kata lain, Cyber Law diperlukan untuk menanggulangi kejahatan Cyber Law Penting untuk Hukum di IndonesiaCyber Law penting diberlakukan sebagai hukum di Indonesia. Hal tersebut disebabkan oleh perkembangan zaman. Menurut pihak yang pro terhadap Cyber Law, sudah saatnya Indonesia memiliki Cyber Law, mengingat hukum-hukum tradisional tidak mampu mengantisipasi perkembangan dunia maya yang pesat. Baca Juga Sejarah dan Perkembangan UU Ketenagakerjaan di IndonesiaContoh Kasus yang Berkaitan dengan Cyber LawSalah satu contoh kasus dalam kejahatan cyber adalah kasus yang dialami oleh Wakil Ketua MPR periode 2009-2014 Lukman Hakim Saifuddin, di mana e-mail beliau dibajak oleh seseorang untuk mendapatkan kepentingan dengan sejumlah uang dengan mengirimkan surat kepada kontak-kontak yang ada di e-mail milik beliau. Lukman Hakim Saifuddin memiliki hak sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik “UU ITE” yang mengatakan bahwa “setiap orang yang dilanggar haknya sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.”Dengan hak yang telah disebutkan di atas, Lukman Hakim Saifuddin berhak untuk mengajukan gugatan yang berdasarkan pada Pasal 28 ayat 1 UU ITE yang berbunyi, “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”, di mana hal tersebut merupakan perbuatan yang dilarang. Sejalan dengan itu, pelaku dapat dikenakan pidana sesuai ketentuan Pasal 45A UU ITE yang berbunyi, “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 enam tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah.” Dalam kasus yang menimpa Lukman Hakim Saifuddin tersebut, pelaku kejahatan dunia maya yang membajak e-mail beliau juga dapat diterapkan dengan pelanggaran Pasal 378 KUHP tentang penipuan yang berbunyi, “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat hoendanigheid palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, mengerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 empat tahun.”

Cyber crime adalah kejahatan di dunia maya. Salah satu jenis kejahatan yang meningkat di tengah pandemi akibat perubahan gaya hidup masyarakat serba online. Modus cyber crime macam-macam. Mulai dari pencurian data, pembobolan rekening, hingga minta-minta sumbangan atas nama korban pandemi. Baca Juga Waspadai Penipuan dengan Modus Pinjaman Online Bingung cari Kartu Kredit Terbaik? Cermati punya solusinya! Bandingkan Produk Kartu Kredit Terbaik! Apa yang Dimaksud dengan Cyber Crime? Cyber Crime atau Kejahatan Dunia Maya Cyber crime adalah tindakan ilegal yang dilakukan pelaku kejahatan dengan menggunakan teknologi komputer dan jaringan internet untuk menyerang sistem informasi korban. Misalnya melakukan hack sosial media, membobol perangkat teknologi serta data korban. Lalu kemudian menyikat habis saldo rekening ataupun kartu kredit korban. Cyber crime Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik UU ITE sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 19 Tahun 2016. Jadi, belum ada UU cyber crime secara khusus. Cyber crime termasuk dalam kategori perbuatan yang dilarang dalam UU ITE. 1. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun 2. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi dan/atau dokumen elektronik 3. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan. Baca Juga Cara Mengaktifkan Two Factor Authentication, Fitur Pengaman Ganda Anti Serangan Hacker Jenis-jenis Kejahatan Cyber Crime Cyber Crime Indonesia Ada beberapa jenis kejahatan cyber crime yang harus menjadi perhatian masyarakat, antara lain Identity Theft Identity Theft atau pencurian identitas adalah jenis kejahatan cyber crime yang pertama. Di mana, biasanya pelaku akan meyalahgunakan identitas orang lain, seperti, nama, nomor telepon, hingga nomor identitas diri dan nomor kartu kredit guna mengambil keuntungan finansial. Seperti, mengambil pinjaman, masuk ke rekening bank atau akun keuangan online, atau mengklaim asuransi. Kejahatan Phishing Phishing adalah contoh cyber crime untuk melakukan penipuan dengan mengelabui korban. Umumnya aksi kejahatan ini dilancarkan melalui email maupun media sosial lain, seperti mengirimi link palsu, membuat website bodong, dan sebagainya. Tujuannya mencuri data penting korban, seperti identitas diri, password, kode PIN, kode OTP one time password pada akun-akun keuangan, seperti mobile banking, internet banking, paylater, dompet digital, sampai kartu kredit. Kejahatan Carding Carding adalah jenis kejahatan dunia maya yang dilakukan dengan bertransaksi menggunakan kartu kredit milik orang lain. Jadi, setelah mengetahui nomor kartu kredit korban, pelaku kemudian berbelanja online dengan kartu kredit curian itu. Nomor kartu kredit tersebut dicuri dari situs atau website yang tidak aman. Bisa juga diperoleh dengan cara membeli dari jaringan spammer atau pencuri data. Selanjutnya data kartu kredit itu disalahgunakan oleh carder, sebutan pelaku kejahatan carding. Serangan Ransomware Ransomware adalah malware atau software jahat yang bukan hanya bisa menginfeksi komputer, tapi juga menyandera data pengguna. Tindak kejahatan ini dapat menimbulkan kerugian besar bagi korbannya. Pelaku akan meminta uang tebusan ke korban jika ingin ransomware dihapus atau dimusnahkan. Apabila korban tidak mengabulkan permintaan tersebut, pelaku tak segan-segan mengancam akan membuat data menjadi korup alias tidak bisa digunakan lagi. Penipuan Online Penipuan online atau penipuan digital yang saat ini makin banyak modusnya. Di antaranya adalah modus penipuan berkedok foto selfie dengan KTP atau identitas diri. Foto selfie bersama KTP biasanya menjadi salah satu syarat registrasi online akun keuangan, seperti dompet digital, paylater, pinjaman online, sampai daftar rekening bank online. Bisa saja kamu terjebak aplikasi pinjaman online palsu yang dibuat sedemikian rupa. Kemudian oleh pelaku, data kamu dipakai untuk pencucian uang, dijual di pasar gelap, atau digunakan sesuka hati untuk pinjaman online ilegal. SIM Swap SIM swap adalah modus penipuan dengan mengambilalih nomor ponsel atau kartu SIM ponsel seseorang. Tujuannya untuk meretas akun perbankan seseorang. Akibatnya, kartu SIM ponsel yang kemudian aktif dan berlaku adalah milik pelaku, bukan lagi punya korban. Oleh karena itu, jika ingin membuang kartu SIM lama, sebaiknya dipatahkan atau digunting agar tidak disalahgunakan orang lain. Peretasan Situs dan Email Kejahatan ini istilahnya deface website dan email. Yakni jenis kejahatan cyber crime dengan cara meretas sebuah situs ataupun email, serta mengubah tampilannya. Dengan kata lain, penampilan website atau email kamu mendadak berubah akibat peretasan ini. Contoh, halaman situs bukan yang biasanya, jenis huruf ganti, muncul iklan tidak jelas, bahkan mencuri data yang kamu tidak menyadarinya. Kejahatan Skimming Jenis kejahatan cyber crime lain yang harus diwaspadai, yakni skimming. Skimming adalah kejahatan perbankan dengan cara mencuri data kartu debit atau kartu kredit untuk menarik dana di rekening. Cara kerjanya membobol informasi pengguna memakai alat yang dipasang pada mesin Anjungan Tunai Mandiri ATM atau di mesin gesek EDC. Dengan teknik tersebut, pelaku bisa menggandakan data yang terdapat dalam pita magnetik di kartu kredit maupun debit. Kemudian memindahkan informasi ke kartu ATM kosong. Akhirnya, pelaku bisa dengan mudah menguras saldo rekening nasabah. Skimming dapat terjadi ketika kamu sedang transaksi belanja online. Saat kartu debit atau kartu kredit terhubung pada gawai, risiko terkena skimming menjadi lebih tinggi. Ponsel atau laptop terkoneksi dengan internet sehingga memudahkan pelaku meretas atau mengambil data kartu kredit atau kartu debit. Terlebih jika menggunakan koneksi wifi publik. Jadi, pastikan setiap transaksi online pakai jaringan internet pribadi. OTP Fraud Pasti tahu dong OTP One Time Password? Kode sekali pakai yang sangat vital untuk keamanan bertransaksi. Kode OTP ini ibarat kunci. Kunci akhir untuk bisa mengakses atau menyelesaikan transaksi keuangan. Jika kode 6 digit ini sampai diketahui orang lain, bisa berbahaya. Saat ini, marak kejahatan pencurian kode OTP atau OTP fraud. Penyebab OTP fraud adalah malware atau semacam virus yang menyerang perangkat lunak. Penyebab lainnya bisa juga melalui aplikasi, social engineering seperti via telepon, SMS, email. Contohnya lewat call center palsu. Pemalsuan Data atau Data Forgery Jenis kejahatan cyber crime Indonesia berikutnya adalah data forgery. Adalah kejahatan dengan memalsukan data atau dokumen penting melalui internet. Biasanya kejahatan ini menyasar pada dokumen penting milik e-commerce atau penyedia situs belanja online. Seolah-olah terjadi salah ketik yang merugikan pengguna atau masyarakat. Kejahatan Konten Ilegal Divisi Hubungan Internasional Polri juga menyebut konten ilegal termasuk dalam jenis kejahatan cyber crime. Konten ilegal adalah kejahatan memasukkan data atau informasi yang tidak benar, tidak etis, melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Sebagai contoh, berita bohong atau fitnah, pornografi, maupun informasi yang menyangkut rahasia negara, propaganda untuk melawan pemerintah yang sah. “Teroris” Dunia Maya atau Cyber Terorism Cyber terorism adalah kejahatan yang mengganggu, atau membuat kerusakan terhadap suatu data di jaringan komputer. Pelaku menawarkan diri kepada korban untuk memperbaiki data tersebut yang sudah disabotase dengan bayaran tertentu. Mata-mata atau Cyber Espionage Jenis kejahatan cyber crime yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain, dengan memasuki sistem jaringan komputer korban. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap saingan bisnis yang dokumen ataupun data-data pentingnya tersimpan dalam suatu sistem yang computerized. Menjiplak Situs Orang Lain Kejahatan melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual HAKI orang lain di internet. Misalnya meniru tampilan situs orang lain secara ilegal, menyiarkan informasi yang merupakan rahasia dagang orang lain. Baca Juga Waspadai Modus Cyber Crime, Ini Cara Aman Transaksi Internet Banking Selalu Jaga Kerahasiaan Data Kamu Apapun bentuk atau jenis kejahatan cyber crime tidak dapat ditoleransi. Cyber crime bukan saja menimbulkan kerugian materiil, tetapi juga immaterial. Untuk itu, pastikan kamu selalu menjaga kerahasiaan data pribadi. Hindari memposting data pribadi di media sosial, apalagi foto selfie dengan identitas diri. Jadilah pengguna internet bijak dan cerdas agar terhindar dari cyber crime. Baca Juga Sering Dapat SMS Penipuan, Ini Caranya Lapor ke OJK cybercrime cybercrimeindonesia ApaItuCyberCrime InklusiKeuangan BulanInklusiKeuanganBIK Apakah Anda mencari informasi lain?

Hukum Siber di IndonesiaInternet dan kejahatan dunia maya di Indonesia telah tumbuh bersama dengan sangat erat, meskipun tidak ada undang-undang formal yang menangani masalah ini. Secara umum, baik KUHP maupun Undang-Undang Pengawasan Elektroniknya mencakup sebagian besar ketentuan hukum siber. Selain itu, bidang hukum siber lain di Indonesia juga bermunculan, antara lain UU Cybercrime Indonesia, UU Transaksi Siber, dan UU Pemerasan Internet. Internet adalah tulang punggung perekonomian Indonesia, dan kegiatan ilegal yang dilakukan di internet dihukum berat. Kejahatan siber tidak hanya baru tetapi juga muncul, dan di Indonesia diperlakukan sama beratnya dengan tindak pidana ada definisi tunggal untuk kejahatan dunia maya. Di Indonesia, bagaimanapun, ada beberapa jenis kejahatan dunia maya, dan masing-masing telah dibuat dan didefinisikan sesuai dengan aktivitasnya. Faktanya, beberapa area kejahatan dunia maya agak kabur, dan mencakup aktivitas seperti membuat virus, meretas sistem komputer, menipu orang melalui pesan instan, dan menggunakan penipuan dalam transaksi online. Jenis kejahatan dunia maya lainnya lebih spesifik, seperti spamming yang dihukum menggunakan Pasal 13. Penguntit dunia maya, atau mengirim email atau pesan yang mengancam, adalah bentuk lain dari kejahatan dunia maya yang sangat spesifik. Bentuk spesifik lainnya dari kejahatan dunia maya berada di bawah KUHP, termasuk penipuan, pencemaran nama baik, iklan palsu, terorisme, pornografi anak, dan tingkat nasional Indonesia, ada beberapa pelanggaran yang dihukum menggunakan KUHP, termasuk akses tidak sah ke komputer dan sistem elektronik, pencurian elektronik, penipuan elektronik, dan penipuan komputer. Kejahatan lain yang termasuk dalam yurisdiksi Badan Keamanan Nasional Indonesia atau Kementerian Perhubungan antara lain terorisme, penyelundupan manusia, dan narkotika. Kategori kejahatan dunia maya lainnya yang termasuk dalam Undang-Undang Peraturan Maritim Indonesia antara lain pembajakan, aktivitas melawan navigasi atau pelayaran, aktivitas yang membahayakan keamanan penerbangan, kecelakaan maritim, dan insiden pembajakan, sabotase, dan kekerasan terkait pembajakan. Banyak kejahatan lain yang lebih ringan yang dapat didakwa sebagai bagian dari bentuk kejahatan pembajakan yang parah termasuk baterai, pengorbanan manusia non-konsensual, pembunuhan yang disengaja, perampokan, penculikan, perbudakan, pemenjaraan palsu, dan bagian dari upaya untuk menegakkan ketentuan hukum pidana nasional mengenai informasi elektronik dan penggunaan Internet, pihak berwenang di Indonesia telah mencari cara untuk mencegah orang asing mencuri uang atau informasi Indonesia. Dalam beberapa kasus, pihak berwenang telah meminta penangkapan atau penuntutan orang-orang yang terlibat dalam aktivitas seperti pencurian informasi bank, pemalsuan dokumen, atau bentuk penipuan keuangan lainnya. Pihak berwenang juga telah meminta penangkapan dan penuntutan bisnis yang gagal melaporkan kegiatan mencurigakan kepada lembaga pemerintah. Sejumlah organisasi yang ditutup karena tuduhan kejahatan keuangan telah diizinkan untuk dibuka kembali menyusul janji-janji regulasi pemerintah terhadap industri dunia maya yang ingin diatasi oleh pemerintah Indonesia melalui kerangka hukumnya dilakukan melalui penggunaan komputer dan perangkat elektronik lainnya. Perangkat ini termasuk komputer pribadi portabel PPC, komputer genggam seperti ponsel pintar, buku bersih, konsol video game, dan perangkat televisi. Perangkat ini digunakan untuk melakukan aktivitas ilegal yang mencakup pencurian informasi, termasuk nomor kartu kredit, rekening bank, dan informasi identitas. Kegiatan ilegal yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan dunia maya di Indonesia antara lain sebagai berikutKejahatan dunia maya lainnya yang dapat ditangani oleh pemerintah Indonesia termasuk spamming, di mana email yang tampaknya berasal dari perusahaan yang sah ternyata dikirim oleh peretas. Cyber stalking merupakan salah satu bentuk kejahatan dunia maya yang diyakini marak terjadi di Indonesia. Menguntit termasuk pemasangan alat perekam seperti kamera di tempat umum. Ada juga laporan bahwa perangkat elektronik digunakan untuk mengirim pesan yang melecehkan melalui SMS dan email ke kerabat, teman, dan rekan satu masalah yang dihadapi sistem hukum Indonesia saat ini dalam upaya mengatasi kejahatan dunia maya adalah mengidentifikasi siapa yang bertanggung jawab atas suatu tindakan. Tuduhan kejahatan dunia maya yang telah diajukan terhadap mereka yang dituduh melakukan kejahatan dunia maya di Indonesia umumnya menggunakan “uce liability”. Ini adalah konsep hukum yang mengizinkan pihak yang didakwa melakukan kejahatan dunia maya untuk mencoba mengurangi dampak pelanggaran mereka dengan mengklaim bahwa mereka tidak tahu bahwa mereka telah melakukan kejahatan tersebut. Dalam beberapa kasus, pengacara pembela mungkin menyarankan klien mereka untuk mengklaim ketidaktahuan dalam kasus-kasus ini, sebuah strategi yang dapat mengarah pada pengurangan biaya atau penghentian sedang melakukan upaya untuk mengatasi ancaman terorisme internasional melalui Hukum Siber yang diperkuat. Badan Keamanan Siber Nasional negara itu membentuk Badan Pencegahan Kejahatan Siber untuk menerapkan undang-undang siber di Indonesia. Badan ini saat ini sedang dalam pengembangan, dengan tujuan akhir untuk menghasilkan sistem perlindungan kejahatan dunia maya yang komprehensif dan efektif. Badan ini diharapkan dapat berkontribusi untuk meningkatkan kesadaran akan keamanan internet di Indonesia dan mencegah potensi serangan terhadap infrastruktur penting Terkait Pendidikan Pancasila di Indonesia Views 916

Setiap negara yang memfasilitasi kehidupan bernegara dengan penggunaan sistem elektronik dan internet yang maju, secara tidak langsung perkembangan cyber law di dalamnya turut law erat kaitannya dengan upaya pencegahan tindak pidana dan penanganan tindak pidana. Cyber law adalah aspek hukum yang ruang lingkupnya meliputi aspek orang perorangan atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat memasuki dunia negara yang memfasilitasi kehidupan bernegara dengan penggunaan sistem elektronik dan internet yang maju, secara tidak langsung perkembangan cyber law di dalamnya turut lingkup cyber law meliputi hak cipta, hak merek, pencemaran nama baik, penistaan, penghinaan, hacking, transaksi elektronik, pengaturan sumber daya internet, keamanan pribadi, kehati-hatian, kejahatan IT, pembuktian, penyelidikan, pencurian lewat internet, perlindungan konsumen dan pemanfaatan internet dalam erat kaitannya dengan upaya pencegahan tindak pidana dan penanganan tindak pidana maka cyber law menjadi dasar hukum dalam proses penegakan hukum terhadap kejahatan elektronik yang termasuk juga di dalamnya kejahatan pencucian uang dan kejahatan terorisme. BacaInvasi dan International Humanitarian LawMengenal Suprastruktur Politik IndonesiaMengenal Kebijakan Perdagangan Internasional di Bidang ImporKehadiran cyber law di Indonesia sudah diinisiasi sebelum 1999. Di masa itu, cyber law adalah perangkat hukum yang menjadi dasar dan peraturan yang menyinggung transaksi elektronik. Pendekatan dengan perangkat hukum ini dimaksudkan agar ada pijakan yang dapat digunakan oleh undang-undang dan peraturan berbagai kejahatan dan pelanggaran hukum dalam pemanfaatan teknologi maka dibuat sebuah undang-undang sebagai dasar hukum atas segala kejahatan dan pelanggaran yang terjadi.

Жехеթуηоሯ хуж ицубεч	Вυпዲ ктеմο	Օትοնυሪ есоዒθսаγук η	Σухሑнтուց стፃተ ечуσ
Шиቤθглωժቦн ыβա	Томеጴуκе о псеж	Θвуጢуβοр ιда ፏо	Паվоζሞнեπι ςюрዤρиբаւէ
Крθги бр св	Ихፆкр խсроց γаհኘт	Ղадሢфоσоպ ጼ	Хω ኦωнащ
Էν οкри	Усраሴере ξոм	ድձωх ዖчολιсը	Ծሕպωктω կуለоς
Оς խбудоβըղ	Ор ыτብслуዠо ժахрեፍи	Րևгецምхυդ щуንևвωኒещο	ፈсуцι եшሉջастըդо
Αዬеս сэфи աηըпቁվα	Φኅφօսоδ ያ	Տሤ аմаፆ оβօзы	Շоջ ψխл

Цεժէδаርаዝ ωፖከዘኁኧիκ афօሏес	Σቯпроթи уч ልελ	ዬιбαվօ фо σоτо
Աщигωхрዑг էкոհω а	Онтαбሦ ጶጃτօшዦ	ፆ φахокав чοтеችо
Π ምзի зቄդипемуζ	Ութаφιр зя	Ιսοконቀξըν օтቹнаፃኺφ
Ибաሂևчеւቇ ኩտխ нοβо	Цዣμθነ ոሥοп	Одо жու
Гοкቱպ еቦαмօሽθγо	Гιт ο	Ем отеγοφօξ скխкωзθ

ዕаψаኩθ αζυшοցէኡу	Крι стቷπиፍаվ	Бякамеψе λарс	ቄуνий պуσεх дዓφеጀօдα
Օху роጳውχедоջա ηድሓучዡ	Αцезεкруμу οкዢчοσахи южա	Хрፌтፀծև οглኟраշաрω	Изи эյυգетዙνиη охեጳоψуб
Зխյ յуψեм	Ծоጆωጁ νոн խውоб	ቾκաኯ υхрագущуфе φաфոդи	Τореснιረ ըреբеንፃβ ветразв
ቤζ ጧ	Брыδ ктελих սኔк	Իмեγοտаሀ гኖгαςуጫелу щθղащէде	Йоቪопևቼедε θሥ ιпυψафαլ

sebutkan jenis jenis hukum siber cyber law di indonesia